Menolak Perdamaian Palsu: Tujuh Tuntutan Tegas Bangsa untuk Keadilan dan Kemerdekaan Pālësṭīne
Menolak Perdamaian Palsu: Tujuh Tuntutan Tegas Bangsa untuk Keadilan dan Kemerdekaan Pālësṭīne
"Sikap Politik Moral Menentang Normalisasi Penjajahan atas Nama Perdamaian"
PERNYATAAN SIKAP ULAMA DAN TOKOH NASIONAL INDONESIA TENTANG PENOLAKAN BOARD OF PEACE (BoP) Made by Donald Trump ِ
CAKRAWALA NEWS l Bismillahirrahmanirrahiim, Bahwa kami, Ulama dan Tokoh Nasional Indonesia telah berkomitmen untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bangsa serta umat, berlandaskan nilai-nilai Islam, konstitusi, dan semangat perjuangan rakyat.
Mencermati perkembangan geopolitik global terkait pembentukan Board of Peace (BoP) Dibuat oleh Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump yang merupakan pembajakan dari Resolusi PBB 2803 tahun 2025, kami menyatakan SIKAP TEGAS MENOLAK BOARD OF PEACE MADE BY TRUMP, dengan pertimbangan sebagai berikut:
PERTIMBANGAN SIKAP.
1. Board of Peace besutan / made by Trump tidak lahir dari keadilan, tetapi dari relasi kuasa global yang timpang dan menindas.
BoP buatan Trump bukan solusi sejati perdamaian dunia, melainkan
instrumen politik global yang sarat dengan kepentingan Amerika Syarikat dan Z10N1$ Apharteid Isrāhell Laknatullah 'Alaihim, yang selama ini menjadi aktor utama pelaku kezaliman sebagai
penyebab konflik, p3rang, dan penjajahan moden.
2. Hipokrasi / Kemunafikan Perdamaian di tengah Genocide Pālësṭīne.
Dunia menyaksikan genocide terbuka terhadap rakyat Pālësṭīne oleh Isrāhell Laknatullah "Alaihim, namun para penggagas (initiator / pemula) Board of Peace
2. Hipokrasi / Kemunafikan Perdamaian di tengah Genocide Pālësṭīne.
Dunia menyaksikan genocide terbuka terhadap rakyat Pālësṭīne oleh Isrāhell Laknatullah "Alaihim, namun para penggagas (initiator / pemula) Board of Peace
buatan Trump justru bungkam, bahkan melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan. Perdamaian tanpa keadilan adalah kebohongan moral.
Misi dan struktur Board of Peace besutan Trump sebagaimana tercantum dalam Charter (piagam) BoP besutan/buatan Trump, adalah jelas justru menempatkan Bangsa Pālësṭīne, khususnya para pejuang kemerdekaan sebagai sumber masalah keamanan bagi Isrāhell Laknatullah "Alaihim.
Dengan misi utama melucuti s3njata perlawanan pejuang kemerdekaan sebagai prasyarat utama rekonstruksi Ghāzzāh, jelas telah menghilangkan Hak Bangsa Pālësṭīne untuk mempertahankan diri, sekaligus menghapus Hak Kemerdekaan Bangsa Pālësṭīne.
Bantuan kemanusiaan berupa logistik keperluan hidup dan peralatan medical telah digunakan oleh BoP buatan Trump sebagai alat untuk menekan rakyat Ghāzzāh agar menyerahkan tanah mereka kepada authority bentukan BoP binaan Donald Trump.
Via, Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat/Instagram
3. Bertentangan dengan prinsip Islam tentang perdamaian (As-Silm).
Islam mengajarkan bahwa perdamaian hanya sah bila berdiri di atas keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haq), dan pembelaan terhadap yang tertindas (mustadh’afin). Board of Peace bentukan Trump justru berpotensi melegitimasi / mengesahkan kezaliman dengan kemasan diplomasi.
Hal ini bisa kita saksikan dalam rencana kerja BoP Bentukan Donald Trump, dengan menempatkan issue keamanan sebagai prasyarat dan pra kondisi untuk proses menuju tahap berikutnya.
Berdasarkan "Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Ghāzzāh" yang dipimpin Amerika Syarikat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (17 November 2025), demiliterisasi Ghāzzāh merupakan pilar utama rehabilitasi pasca-perang, yang dikelola oleh Dewan Perdamaian Internasional (BoP buatan Trump).
Prinsip-prinsip inti dari rencana ini, yang dirancang untuk mengubah Ghāzzāh menjadi "zone de-radikalisasi, de-militerisasi, dan bebas ter0r," adalah:
Prinsip-Prinsip Demiliterisasi (Demilitarization) Inti (Kerangka Kerja BoP Buatan Donald Trump)
3.1. Pembubaran Kelompok Bers3njata: Pelucutan s3njata secara menyeluruh terhadap organisasi pejuang Hā∆mā§ dan faksi bers3njata lainnya, dengan s3njata-s3njata tersebut disita secara permanen sehingga tidak dapat digunakan lagi.
3.4. Perimeter Keamanan Terkendali: Penarikan Isrāhell Defense Force (IDF) ke perimeter keamanan, bergantung pada pelucutan s3njata yang terverifikasi, bertahap, dan sektoral (kawasan / wilayah).
3.5. Proses Perlucutan S3njata yang Diawasi: Pengawasan internasional (melalui Neraca Pembayaran dan Pasukan Stabilisasi (Kestabilan) Internasional – (ISF) terhadap penonaktifan s3njata.
3.6. Demiliterisasi Kewangan & Ekonomi: Pembentukan sistem kewangan digital yang diawasi untuk mencegah pengalihan dana ke organisasi perjuangan Hā∆mā§ atau kelompok bers3njata lainnya.
3.8. Mekanisme Implementasi (Pelaksanaan) Dewan Perdamaian (BoP Besutan Trump): Sebuah badan pemerintahan internasional yang dipimpin AS yang bertindak sebagai authority sementara di Ghāzzāh, mengoordinasikan pendanaan, rekonstruksi, dan transisi keamanan.
3.9. Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF): Pasukan Asing yang mendukung BoP Bentukan Trump dengan menyediakan keamanan, melatih pasukan police Pālësṭīne yang baru, dan memastikan penegakan demiliterisasi.
3.10. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG): Sebuah komite teknokratik dan apolitis (tidak berpolitik) yang terdiri dari warga Pālësṭīne yang mengelola urusan sehari-hari dan bekerja sama dengan BoP Bentukan Trump/ISF untuk mengawasi perlucutan s3njata lokal / tempatan.
4. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan kemerdekaan sikap politik Indonesia.
Board of Peace bentukan Donald Trump berpotensi menjadi alat intervensi kebijakan nasional Indonesia, menundukkan negara-negara berkembang pada kepentingan geopolitik global, serta melemahkan posisi Indonesia sebagai Bangsa Merdeka dan Berdaulat.
5. Melanggengkan (Mengekalkan) hegemoni global, bukan menyelesaikan akar konflik.
Board of Peace buatan Donald Trump tidak menyentuh akar masalah: imperialisme, kolonialisme gaya baru, ketimpangan global (kepincangan / ketidaksamaan global) , dan dominasi ekonomi-politik. Prinsip dasar BoP bentukan Trump beserta seluruh struktur perangkat kerja operasionalnya hanya mengatur konflik agar tetap terkendali demi kepentingan melanggengkan / mengekalkan pendjajahan Z10N1$ Isrāhell Laknatullah 'Alaihim atas Pālësṭīne dan kepentingan bisnis property, tourisme, hiburan berbau maksiat dari regime bisnis Donald Trump.
SIKAP DAN TUNTUTAN
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami Ulama dan Tokoh Nasional Indonesia dengan ini menyatakan:
1. MENOLAK dengan tegas keberadaan dan legitimasi Board of Peace (BoP made by Donald Trump) dalam bentuk dan skim apa pun.
2. MENOLAK segala upaya normalisasi penjajahan, genocide, dan kezaliman global atas nama perdamaian.
3. MENUNTUT keadilan sejati bagi Pālësṭīne, mendukung / menyokong kemerdekaan hakiki bangsa Pālësṭīne dan Pembebasan Al-Aqsha secara mutlak tanpa standar ganda (double standards / piawaian berganda), termasuk penghentian agresi (pencerobohan / penyerangan) oleh Z10N1$ Isrāhell Laknatullah ;Alaihim.
4. MENDESAK Pemerintah Republik Indonesia untuk:
Allahu Akbar!
Lawan Kezaliman Global!
Bela Keadilan dan Kemanusiaan!
Mari support perjuangan Ulama dan Tokoh Nasional/Kebangsaan! [HSZ]
📌 Catatan Editor: Artikel ini di adaptasi dan dengan izin di publish untuk website ini - dari social media Instagram• Media Berteraskan Islam untuk Dakwah Sejarah Islamiyah dan Ke-Pālësṭīnean• "Learn History, Repeat Victory"•
Misi dan struktur Board of Peace besutan Trump sebagaimana tercantum dalam Charter (piagam) BoP besutan/buatan Trump, adalah jelas justru menempatkan Bangsa Pālësṭīne, khususnya para pejuang kemerdekaan sebagai sumber masalah keamanan bagi Isrāhell Laknatullah "Alaihim.
Dengan misi utama melucuti s3njata perlawanan pejuang kemerdekaan sebagai prasyarat utama rekonstruksi Ghāzzāh, jelas telah menghilangkan Hak Bangsa Pālësṭīne untuk mempertahankan diri, sekaligus menghapus Hak Kemerdekaan Bangsa Pālësṭīne.
Bantuan kemanusiaan berupa logistik keperluan hidup dan peralatan medical telah digunakan oleh BoP buatan Trump sebagai alat untuk menekan rakyat Ghāzzāh agar menyerahkan tanah mereka kepada authority bentukan BoP binaan Donald Trump.
Via, Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat/Instagram
Begitu juga "pemulihan" Authority di Ghāzzāh, dengan nama National Committe for
Administration of Ghāzzāh adalah merupakan reduksi problem fundamental (pengurangan masalah asas) penjajahan keseluruhan Bangsa Pālësṭīne dan occupation (pendudukan) wilayah Al-Aqsha menjadi seolah
hanya masalah keamanan di wilayah Ghāzzāh semata. Lagi-lagi menempatkan
pejuang kemerdekaan sebagai entiti haram dan terlarang.
3. Bertentangan dengan prinsip Islam tentang perdamaian (As-Silm).
Islam mengajarkan bahwa perdamaian hanya sah bila berdiri di atas keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haq), dan pembelaan terhadap yang tertindas (mustadh’afin). Board of Peace bentukan Trump justru berpotensi melegitimasi / mengesahkan kezaliman dengan kemasan diplomasi.
Hal ini bisa kita saksikan dalam rencana kerja BoP Bentukan Donald Trump, dengan menempatkan issue keamanan sebagai prasyarat dan pra kondisi untuk proses menuju tahap berikutnya.
Berdasarkan "Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Ghāzzāh" yang dipimpin Amerika Syarikat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (17 November 2025), demiliterisasi Ghāzzāh merupakan pilar utama rehabilitasi pasca-perang, yang dikelola oleh Dewan Perdamaian Internasional (BoP buatan Trump).
Prinsip-prinsip inti dari rencana ini, yang dirancang untuk mengubah Ghāzzāh menjadi "zone de-radikalisasi, de-militerisasi, dan bebas ter0r," adalah:
Prinsip-Prinsip Demiliterisasi (Demilitarization) Inti (Kerangka Kerja BoP Buatan Donald Trump)
3.1. Pembubaran Kelompok Bers3njata: Pelucutan s3njata secara menyeluruh terhadap organisasi pejuang Hā∆mā§ dan faksi bers3njata lainnya, dengan s3njata-s3njata tersebut disita secara permanen sehingga tidak dapat digunakan lagi.
3.2. Penghancuran Infrastruktur: Penghancuran sistematik terhadap
infrastruktur militer, ter0r, dan ofensif, termasuk terowongan dan fasility produksi s3njata, dengan larangan keras untuk membangun kembali.
3.3. "Satu Authority, Satu Senjata": Monopoli penggunaan kekuatan di Ghāzzāh oleh pasukan police atau pihak berkuasa keamanan Pālësṭīne yang telah diverifikasi dan bukan anggota pejuang Hā∆mā§.
3.3. "Satu Authority, Satu Senjata": Monopoli penggunaan kekuatan di Ghāzzāh oleh pasukan police atau pihak berkuasa keamanan Pālësṭīne yang telah diverifikasi dan bukan anggota pejuang Hā∆mā§.
3.4. Perimeter Keamanan Terkendali: Penarikan Isrāhell Defense Force (IDF) ke perimeter keamanan, bergantung pada pelucutan s3njata yang terverifikasi, bertahap, dan sektoral (kawasan / wilayah).
3.5. Proses Perlucutan S3njata yang Diawasi: Pengawasan internasional (melalui Neraca Pembayaran dan Pasukan Stabilisasi (Kestabilan) Internasional – (ISF) terhadap penonaktifan s3njata.
3.6. Demiliterisasi Kewangan & Ekonomi: Pembentukan sistem kewangan digital yang diawasi untuk mencegah pengalihan dana ke organisasi perjuangan Hā∆mā§ atau kelompok bers3njata lainnya.
3.7. Rekonstruksi Berbasis Insentif: Rekonstruksi Ghāzzāh secara langsung
bergantung pada penyelesaian demiliterisasi di sektor-sektor tertentu.
3.8. Mekanisme Implementasi (Pelaksanaan) Dewan Perdamaian (BoP Besutan Trump): Sebuah badan pemerintahan internasional yang dipimpin AS yang bertindak sebagai authority sementara di Ghāzzāh, mengoordinasikan pendanaan, rekonstruksi, dan transisi keamanan.
3.9. Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF): Pasukan Asing yang mendukung BoP Bentukan Trump dengan menyediakan keamanan, melatih pasukan police Pālësṭīne yang baru, dan memastikan penegakan demiliterisasi.
3.10. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG): Sebuah komite teknokratik dan apolitis (tidak berpolitik) yang terdiri dari warga Pālësṭīne yang mengelola urusan sehari-hari dan bekerja sama dengan BoP Bentukan Trump/ISF untuk mengawasi perlucutan s3njata lokal / tempatan.
3.11. Amnesti dan Reintegrasi: Anggota pejuang Hā∆mā§ yang berkomitmen untuk
hidup berdampingan secara damai dan menyerahkan s3njata mereka
dapat menerima amnesti atau jalan aman, sementara program rehabilitasi
ditawarkan kepada yang lain.
Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mentransisikan Ghāzzāh dari pemerintahan militer ke wilayah yang stabil yang pada akhirnya dapat beralih ke kendali Authority Pālësṭīne, dengan syarat reformasi keamanan dan tata kelola yang komprehensif diselesaikan.
Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mentransisikan Ghāzzāh dari pemerintahan militer ke wilayah yang stabil yang pada akhirnya dapat beralih ke kendali Authority Pālësṭīne, dengan syarat reformasi keamanan dan tata kelola yang komprehensif diselesaikan.
4. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan kemerdekaan sikap politik Indonesia.
Board of Peace bentukan Donald Trump berpotensi menjadi alat intervensi kebijakan nasional Indonesia, menundukkan negara-negara berkembang pada kepentingan geopolitik global, serta melemahkan posisi Indonesia sebagai Bangsa Merdeka dan Berdaulat.
5. Melanggengkan (Mengekalkan) hegemoni global, bukan menyelesaikan akar konflik.
Board of Peace buatan Donald Trump tidak menyentuh akar masalah: imperialisme, kolonialisme gaya baru, ketimpangan global (kepincangan / ketidaksamaan global) , dan dominasi ekonomi-politik. Prinsip dasar BoP bentukan Trump beserta seluruh struktur perangkat kerja operasionalnya hanya mengatur konflik agar tetap terkendali demi kepentingan melanggengkan / mengekalkan pendjajahan Z10N1$ Isrāhell Laknatullah 'Alaihim atas Pālësṭīne dan kepentingan bisnis property, tourisme, hiburan berbau maksiat dari regime bisnis Donald Trump.
SIKAP DAN TUNTUTAN
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami Ulama dan Tokoh Nasional Indonesia dengan ini menyatakan:
1. MENOLAK dengan tegas keberadaan dan legitimasi Board of Peace (BoP made by Donald Trump) dalam bentuk dan skim apa pun.
2. MENOLAK segala upaya normalisasi penjajahan, genocide, dan kezaliman global atas nama perdamaian.
3. MENUNTUT keadilan sejati bagi Pālësṭīne, mendukung / menyokong kemerdekaan hakiki bangsa Pālësṭīne dan Pembebasan Al-Aqsha secara mutlak tanpa standar ganda (double standards / piawaian berganda), termasuk penghentian agresi (pencerobohan / penyerangan) oleh Z10N1$ Isrāhell Laknatullah ;Alaihim.
4. MENDESAK Pemerintah Republik Indonesia untuk:
Menarik diri dari Board of Peace bentukan Donald Trump.
Berdiri konsisten pada amanat konstitusi: menentang penjajahan di atas dunia. Mengambil posisi politik luar negeri yang tegas, bermartabat, dan berpihak pada keadilan global.
5. MENGAJAK seluruh elemen Umat Islam, Rakyat Indonesia, dan kekuatan moral dunia untuk waspada terhadap projek-projek global yang berlabel perdamaian namun menyembunyikan agenda penjajahan baru.
6. MEMBANGUN Koridor Kemanusiaan yang permanen dengan lobi melalui hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Jordan, dan Mesir.
7. MENUNTUT Pemerintah Indonesia bersama – sama dengan Negara Muslim Lainnya memperjuangkan kemerdekaan Pālësṭīne dengan melibatkan aspirasi seluruh faksi pejuang Pālësṭīne.
Berdiri konsisten pada amanat konstitusi: menentang penjajahan di atas dunia. Mengambil posisi politik luar negeri yang tegas, bermartabat, dan berpihak pada keadilan global.
5. MENGAJAK seluruh elemen Umat Islam, Rakyat Indonesia, dan kekuatan moral dunia untuk waspada terhadap projek-projek global yang berlabel perdamaian namun menyembunyikan agenda penjajahan baru.
6. MEMBANGUN Koridor Kemanusiaan yang permanen dengan lobi melalui hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Jordan, dan Mesir.
7. MENUNTUT Pemerintah Indonesia bersama – sama dengan Negara Muslim Lainnya memperjuangkan kemerdekaan Pālësṭīne dengan melibatkan aspirasi seluruh faksi pejuang Pālësṭīne.
👉 PENUTUP
Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan yang disamarkan. “Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (Al-Qur'an, Surah. Hud: 113)Allahu Akbar!
Lawan Kezaliman Global!
Bela Keadilan dan Kemanusiaan!
Mari support perjuangan Ulama dan Tokoh Nasional/Kebangsaan! [HSZ]
📌 Catatan Editor: Artikel ini di adaptasi dan dengan izin di publish untuk website ini - dari social media Instagram• Media Berteraskan Islam untuk Dakwah Sejarah Islamiyah dan Ke-Pālësṭīnean• "Learn History, Repeat Victory"•
Editor: Helmy El-Syamza
Illustration Image, Doc: CAKRAWALA NEWS
facebook.com/helmyzainuddin
CAKRAWALA NEWS:
https://t.me/cakranews
www.tiktok.com/@romymantovani
twitter.com/romymantovani
TAGS: International, IslamicWorld, Featured, Islamic History, Petisi Nasional, Indonesia, Board of Peace (BoP),
No comments
Post a Comment