Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat - Aksi Mogok Buruh Nasional Indonesia

Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat - Aksi Mogok Buruh Nasional Indonesia 

• JAKARTA- Aksi mogok nasional bakal dilakukan kaum buruh, sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aksi dipastikan diikuti jutaan buruh di seluruh Indonesia.

• Ancaman itu disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

• "Kami siap mogok nasional, stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia hingga membuat 100 ribu pabrik akan berhenti berproduksi, begitu pula para sopir/driver di Airport mahupun pelabuhan," tegas Said Iqbal.

• Dalam tuntutannya, kaum buruh mendesak kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen, Cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen, Revisi parliamentary threshold 4 persen, Cabut UU(Undang Undang) Kesehatan, dan wujudkan jaminan sosial JS3H, Reform agraria, serta Kedaulatan pangan.

• Aksi mogok didasarkan pada UU No 21/2000 tentang Syarikat Buruh dan UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

• Menurut rencana, sebagian buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dan DPR RI, sebagian lainnya "menggeruduk" (semacam memecah masuk paksa) kantor-kantor/pejabat pemerintahan, dan sisanya aksi di depan gerbang pabrik/kilang masing-masing.

FORTUNA MEDIA - 1- Bahwa Pemerintahan Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu mencerahkan Bangsa dan membahagiakan Rakyat Indonesia. Terlalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh peranan kepemimpinannya baik di bidang politik, ekonomi, hukum (undang-undang), agama mahupun lainnya. Amanah yang tidak tertunaikan bahkan diabaikan.

2- Bahwa terjadi dan masifnya KKN (Korupsi Kolusi & Nepotisme) sebagai akibat adanya pembiaran. Presiden dan para pejabat korup dinilai melanggar sumpah. Korupsi melalui suap, mark-up, titipan anggaran pada APBN (Anggaran Bajet Negara), pemanfaatan pandemi, mahupun kebocoran bantuan sosial dan projek bencana menjadi fenomena. Pejabat/Petinggi negara yang berbisnis telah membuka ruang Kolusi. Membawa anak, istri dan keluarga ikut berkuasa adalah Nepotisme yang telah dianggap biasa.

3- Bahwa hukum (juristical/undang-undang) telah banyak yang disulap (conjured-up) menjadi kepanjangan tangan politik yang lebih jauh berkhidmat untuk kepentingan kekuasaan. Negara hukum (rechtstaat) telah bergeser menjadi Negara kekuasaan (machtstaat). *Perppu diterbitkan tanpa ada kegentingan yang memaksa dan Keppres memanipulasi Undang-Undang. Lembaga peradilan pun kadang ikut dimainkan.

*Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ikhwal kegentingan yang memaksa.

4- Bahwa regime investasi menuai kegagalan. Banyak Aset Negara yang dijual, bandara/airport tidak berfungsi, projek 'mangkrak' (stalled/terbantut) dan Cost overrun akibat ambisi tanpa dukungan tenaga seperti projek Kereta Cepat China dan IKN (IbukotaBaru). Dana APBN(Bajet negara) semakin tergerus yang berakibat pada hutang luar negeri yang meningkat tajam.

5- Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi terkait pengelolaan Kewangan Negara dan APBN, antara lain penetapan APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) secara sepihak tanpa melibatkan DPR(Parlimen), yang secara nyata melanggar Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) yang mewajibkan APBN ditetapkan dengan Undang-Undang setelah mendapat persetujuan DPR. Penetapan APBN secara sepihak oleh presiden, melalui Perpres, terbukti merugikan kewangan negara serta membuat rakyat bertambah miskin, sedangkan di lain sisi para oligarki semakin kaya.

6- Bahwa peranan salah satu Negara Adidaya (Superpower country) yang sangat diberi keleluasaan merupakan persoalan Bangsa yang sangat serius. Berpotensi untuk "menjajah" dan "menjarah". Sebagai raksasa ekonomi China menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi selanjutnya politik berikutnya membungkam demokrasi dengan menyusup dalam lingkaran oligarki dan tentunya bisa sampai pada pertahanan negara (militer). Banjir TKA(Tenaga Kerja Aseng) China adalah tahapan pra kondisi. Kedaulatan Negara dalam bahaya.

7- Bahwa pelanggaran HAM(Hak Asasi Manusia) menjadi warna regime Jokowi. Tewasnya 800 an petugas Pemilu tanpa penyelidikan sementara Perhimpunan Kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan kerana kelelahan, kekerasan di luar batas kemanusiaan oleh petugas keamanan pada peristiwa 21-22 Mei 2019, pembantaian 6 laskar FPI hingga kasus maut penonton bola di Stadium Kanjuruhan adalah pengabaian bahkan bisa disebut sebagai perekayasaan politik. 

8- Bahwa lahirnya Keppres no. 17 Th. 2022 yang tidak menjelaskan siapa/kelompok mana yang telah melakukan pelanggaran HAM Berat dan siapa yang menjadi korbannya.

Maka di kasus 1965 dengan mudah Umat Islam dan TNI bisa diposisikan sebagai tertuduh. Sementara PKI(Partai Komunis Indonesia) dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Inpres no.2 Th. 2023 sebagai tindak lanjut Keppres no.17 Th. 2022 semakin memperjelas “keberpihakan” regime Jokowi kepada pihak PKI, yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR(Parlimen).

9- Bahwa Umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran bahkan politik identitas. Moderasi beragama disimpangkan untuk sekularisasi, pengambangan nilai dan de-Islamisasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme dan machiavelisme tambah menjadi-jadi.

10- Bahwa tingkat kesenjangan sosial ekonomi tinggi antara pribumi dan non-pribumi mahupun antara pejabat dan rakyat. Gaya hidup mewah di ruang Istana dan keluarga pejabat yang kini terbongkar menjadi bukti adanya kesenjangan tersebut. Menyakiti rakyat yang merasakan hidup semakin berat.

11- Bahwa DPR semestinya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas dari kerja pemerintahan, akan tetapi nyatanya DPR justru dinilai sebagai "tukang stempel" ("stampman") kebijakan pemerintah termasuk terakhir persetujuan mengenai Perppu Cipta Kerja.

12-  Bahwa dukungan berlebihan dan demonstratif Presiden Jokowi kepada Calon Presiden dengan menyalahgunakan fasilitas negara. Demi sukses kandidat Capres dukungan Istana, Jokowi memanfaatkan Istana Negara untuk konsolidasi. Demikian juga dengan penggunaan pesawat Kepresidenan bagi keperluan Deklarasi Capres sebuah Partai Politik. Berdasarkan kenyataan itu pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan mampu meyakinkan dan menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung sesuai asas luber dan jurdil (jujur-adil).

13- Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggungjawab atas keterpurukan negeri ini (jauh dari slogan revolusi mental). Tidak layak untuk meneruskan kepemimpinan pemerintahan apalagi ada keinginan atau gagasan untuk memperpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur atas dasar Ketetapan MPR No VI tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan UUD 1945 Pasal 7A.

Dengan dasar fikiran demikian maka kami sepakat mengajukan Petisi untuk adanya perubahan politik dan kepemimpinan serta tegaknya kedaulatan rakyat, yaitu :

Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan kewenangannya sebagaimana aturan dalam UUD 1945 untuk segera proses memakzulkan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku.

Kedua, mengajak seluruh elemen Bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali Asas Kedaulatan Rakyat Indonesia yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki.

Demikian Petisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggungjawab bersama dalam menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jakarta, 20 July 2023

Daftar Penanda Tangan 'Petisi 100' Untuk Penegakan Kedaulatan Rakyat Indonesia

1	Letjen TNI Purn. H. Yayat Sudrajat, SE	Ketua DHD 45 Jabar/ Sesmenko Polhukam2016-2017/Kabais TNI 2015 -2016
2	Mayjen TNI Purn. Deddy S. Budiman	Ketua Umum Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI/Mantan Staf Ahli Panglima TNI
3	Dr. Ir. Marwan Batubara	Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS)/ Anggota DPD RI 2004-2009
4	Letjen TNI Mar. (Purn.) Suharto	Komandan     Korps                       Marinir (1996-1999) Itjen Dephankam (1999)
5	Dr. Abdullah Hehamahua, SH., MM.	Penasehat KPK periode 2005 - 2013
6	Prof. Dr. Anthoni Budiawan	Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
7	Prof. Dr. H. Amien Rais, MA.	Ketua MPR periode 1999 - 2004
8	Prof. Sri Edi Swasono, M.P.IA., Ph.D.	Guru Besar Universitas Indonesia
9	Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto	Kepala Staf TNI Angkatan Darat 1999 - 2000

10	Laksamana TNI Purn. Slamet Soebojanto	Kepala Staf TNI Angkatan Laut 2005 - 2007
11	H. Mudrick S. Malkan Sangidu	Ketua Dewan Pembina Mega Bintang
12	Prof. Dr. H. Sanusi Uwes, MPd.	Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati
13	Ir. H. Tito Rusbandi	Ketua Umum Komite Peduli Indonesia (KPI)/ Aktivis Pergerakan 77-78
14	H.M. Rizal Fadillah, SH	Pengamat Politik & Kebangsaan/ Aktivis Muhammadiyah Jabar
15	Memet Akhmad Hakim, SH	Advokat Senior/ Mantan Komisioner KPU Jabar
16	Drs. HM. Mursalin	Presiden Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)
17	Mayjen TNI (Purn.) Soenarko	Danjen Kopassus 2007 - 2008
18	Habib Muhsin Ahmad Alatas	Ulama
19	Prof. dr. Herman Susanto, Sp.OG(K)	Ketua Dewan Pakar APIB

20	Dr. Ir. Memet Hakim	Ketua Dewan Pembina Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIP)
21	H. Memet Hamdan, SH., MSc.	Budayawan / Tokoh Masyarakat Jabar
22	Mayjen TNI Pur. Robby Win Kadir	Presidium KAMI Jabar/ Sekr. DHD 45
23	Dr. KH Aby Cecep S. Anshori, MA., M.Pd.	Pembina Nurul Ikhlas
24	H. Dindin S Maolani, SH	Advokat Senior/ Presidium FKP2B/ Aktivis 77-78 Ketua DM Unpad
25	Ir. Syafril Sjofyan, Bk.Teks., MM.	Sekjen FKP2B/Aktivis Pergerakan 77-78
26	Drs. M. Hatta Taliwang	Ketua Insitut Soekarno – Hatta/ Anggota DPR-RI 1999- 2004
27	Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si	Aktivis/ Advokat
28	Radhar Tribaskoro, SE., MSi.	Aktivis/ Penulis/ Komite Eksekutif KAMI
29	Brigjen TNI Purn. Dr. H. Nasuka	Gerakan Bela Negara/ Penasehat FKP2B

30	Brigjen TNI Purn. Poernomo	Ketua Gerakan Bela Negara (GBN)
31	Lusiana Mulya	Ketua Perempuan Sunda Bergerak
32	Dr. Syahganda Naingolan	Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle
33	Hervan Rivano, S.P	Sekjen DPP APIB
34	Brigjen TNI. Purn. R.Kun Priyambodo	Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI
35	Paskah Irianto, SE	Human Right Depender
36	Susi Koesmiati, SH	Sekretaris KAMI Jabar
37	Ir. Agung Sabur, Dipl. H.	Pegiat Sosial/ Ketua Umum Komunitas BBM dan BSC
38	Ir. H. Sofyan Mulyana	Presidium KAPPAK - ITB
39	Hari Nugraha, S.Si	Aktivis Nurul Ikhlas

40	Ustad Helmi Efendi	Aktivis Nurul Ikhlas
41	Elyan V. Hakim	Presidium PRAMBOS/ Wakil Ketua KPI
42	Kol. TNI (Purn) A. Sahar Harahap, SH., MH.	Sekjen DPP FPPI (Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia)
43	Dr. Ir. Basith Wahid, AK., MSc.	Ketua Umum Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB)
44	Letjen TNI Pur. Syam Soemanegara	Irjen Deplu periode 1994- 1998, Dubes Libanon 2000- 2002
45	KH. Syukri Fadholi, SH., MKn.	Presidium KAMI Yogyakarta
46	Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA	Guru Besar ITS/ Presidium KAMI Jatim
47	DR. Muhammad Taufiq, SH., MH.	Ketua DPC IKADIN Surakarta/ Ahli Hukum Pidana
48	Gerlaz Gerhaan	Presidium KAMI Sulsel

49	H. Zulbadri, SH.	Presidium KAMI Sumut
50	Dr. Abuya Shiddiq	Presidium KAMI Banten
51	Mahmud Khalifah Alam, S. Ag.	Presidium KAMI Sumsel
52	Muhammad Erwan	Presidium KAMI Riau
53	Ahmad Khozinudin, SH	Advokat
54	Djudju Purwantoro, SH.,MH., CIL.,CLA.	Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia/ Ketua AP KAMI DKI Jakarta
55	Drs. H. Makhfur Zurachman, MPd.	Presidium KAMI - Kepri
56	H. Suryadi	Presidium KAMI Jambi
57	Saiful Anwar, SH., MH.,	Presidium KAMI Aceh

58	Sutoyo Abadi – Semarang	Director Kajian Merah Putih / Sekretaris KAMI Lintas Provinsi
59	Donny Harricahyono - Surabaya	Komite Eksekutif KAMI Jatim
60	Hj. Melani, SH., MH.	Advokat/ Mantan Ketua LBH Bandung/ PAKS
61	Drs. D.A Rusdoyo Punsu, MM.	Aktivis REAKSI - ITB
62	H.M. Itto Rivano, SH	Eksponen 66 eks. Ketua KAPPI Bandung/ Mantan Sekwilda Pandeglang
63	Ir. Sebastian Jaafar, MH.	Presidium KAPPAK - ITB
64	Ir. Rahmat Pakih	Aktivis REAKSI - ITB
65	Emi Klanawijaya, SH.	Advokat, Eksponen 66
66	Sasmito Yudho Iswaro, S.P	Aktivis Pendidikan

67	Ir. Iyus Rusmana	Aktivis Aliansi Profesional Indonesia Bangkit
68	dr. Yuyu Aisyah	Dokter/ Aktivis
69	Ir. Indra Adil	Eksponen Aktivis Pergerakan 77-78
70	Junaedi Samsudin	Aktivis Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI)
71	Drs. T. Sutikno	Aktivis Aliansi Profesional Indonesia Bangkit
72	Dr. Guntur Alamsyah, Mars.	Pemilik/ Pengelola RS Swasta
73	Ustadz Dicky Achmad	Barkin / Paguron Silat
74	Prof. Dr. Ir. Ana Rochana, M.S,	Guru Besar Peternakan Unpad Mandalajati
75	Neneng Khodijah, S.Ag.	Divisi Emak-emak KPI
76	Ustad Agus Salim	Pengurus Forum Persaudaraan Islam KBB

77	Jehan Hidayat, S.P	Aktivis Kedaulatan Rakyat
78	Edy Mulyadi	Wartawan Senior
79	Drs. H. Achmad Nurhassan Dadi Putra, BK.Teks., MM.	Akademisi di Perguruan Tinggi Bandung
80	Endang Wuryaningsih, SH.	Bendahara Komite Peduli Indonesia - KPI
81	Damai Hari Lubis, SH., MH.	Dosen dan Advokat
82	Dr. Ir. HM. Nizar Dahlan, M.Si	Ketua Umum Rumah Pejuang Indonesia (RPI)
83	Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D.	Guru Besar ITS/ Mantan Sekjen KKP/ EXC Dir CTI CFF
84	Ida Farida Moekardanu	Sekretaris Umum Komite Peduli Indonesia (KPI)
85	Dr. H Anton Minardi, SIP,. SH,. MAg,. MA.	Advokat/ Dosen

86	Muslim Arbi	Direktur Gerakan Perubahan
87	Noor Alam, SH., MBA., MSc.	Aktivis Perempuan APIB Jabar
88	Ir. H. Juhani Ahmad, M. Sc.	Ketua Bidang Dakwah PW PERSIS Jabar
89	Muhtar Efendi, SH., MH.	Advokat / Ketua PH - MBCB
90	Rus Utaryono, SH., MH.	Wakil Ketua Mega Bintang Solo
91	Teten Juhari, S.Pi	Pengusaha/ Aktivis
92	KMT. Hj. Siti Marjani Setyningrat, SE., MM.	Ketua DPW LASQI Jawa Tengah
93	Ir. Ahmad Burhanuddin, MM	Aktivis Pergerakan 77-78 IPB
94	KH. Ir. Andri Kurniawan, MAg.	Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Malang Raya

95	Rita Rossie Rusman	Aktivis Perempuan Sunda Bergerak
96	H. Saefudin Bonglin, BA.	Komite Ekskutif KAMI Jawa Tengah
97	Hj. Nuri Handayani	Ketua Komite Wanita Pejuang Indonesia Nasional (KWPI)
98	Drs. Rachmat Mahmudi, M.Si	Ketua Aliansi Ulama & Tokoh Jawa Timur/ Ketua PUI Kediri
99	Yulianti, SPd.	Gerakan Ibu Negeri
100	Dra. Ida Candra, M.Pd	Presidium KAHMI Jawa Tengah 2022 - 2027

 

Nara Hubung : Ir. Syafril Sjofyan, MM. 0877-8288-8321/
 Dr. Ir. Marwan Batubara 0811-1771-911 Staf : Restu Ginanjar, Lia Gistiani, S.Sos, Lukman Nulhakim, S.Sos, Asep SN

Sumber; konfrontasi.com/2023
Editor; Helmy Network

Ilustrasi Image; Doc, Fortuna Media

#indonesia, #TopStories, #Court & Politics,   BeritaPolitik, News & Politics, Opinions,

Follow me at;⭐
twitter.com/romymantovani
facebook.com/romyschneider

linkedin.com/in/RyanSchneider

pinterest.com/helmynetwork