Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat - Aksi Mogok Buruh Nasional Indonesia
Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat - Aksi Mogok Buruh Nasional Indonesia
- JAKARTA- Aksi mogok nasional bakal dilakukan kaum buruh, sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aksi dipastikan diikuti jutaan buruh di seluruh Indonesia.
- Ancaman itu disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).
- "Kami siap mogok nasional, stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia hingga membuat 100 ribu pabrik akan berhenti berproduksi, begitu pula para sopir/driver di Airport mahupun pelabuhan," tegas Said Iqbal.
- Dalam tuntutannya, kaum buruh mendesak kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen, Cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen, Revisi parliamentary threshold 4 persen, Cabut UU(Undang Undang) Kesehatan, dan wujudkan jaminan sosial JS3H, Reform agraria, serta Kedaulatan pangan.
- Aksi mogok didasarkan pada UU No 21/2000 tentang Syarikat Buruh dan UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Menurut rencana, sebagian buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dan DPR RI, sebagian lainnya "menggeruduk" (semacam memecah masuk paksa) kantor-kantor/pejabat pemerintahan, dan sisanya aksi di depan gerbang pabrik/kilang masing-masing.
2- Bahwa terjadi dan masifnya KKN (Korupsi Kolusi & Nepotisme) sebagai akibat adanya pembiaran. Presiden dan para pejabat korup dinilai melanggar sumpah. Korupsi melalui suap, mark-up, titipan anggaran pada APBN (Anggaran Bajet Negara), pemanfaatan pandemi, mahupun kebocoran bantuan sosial dan projek bencana menjadi fenomena. Pejabat/Petinggi negara yang berbisnis telah membuka ruang Kolusi. Membawa anak, istri dan keluarga ikut berkuasa adalah Nepotisme yang telah dianggap biasa.
3- Bahwa hukum (juristical/undang-undang) telah banyak yang disulap (conjured-up) menjadi kepanjangan tangan politik yang lebih jauh berkhidmat untuk kepentingan kekuasaan. Negara hukum (rechtstaat) telah bergeser menjadi Negara kekuasaan (machtstaat). *Perppu diterbitkan tanpa ada kegentingan yang memaksa dan Keppres memanipulasi Undang-Undang. Lembaga peradilan pun kadang ikut dimainkan.
*Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ikhwal kegentingan yang memaksa.
4- Bahwa regime investasi menuai kegagalan. Banyak Aset Negara yang dijual, bandara/airport tidak berfungsi, projek 'mangkrak' (stalled/terbantut) dan Cost overrun akibat ambisi tanpa dukungan tenaga seperti projek Kereta Cepat China dan IKN (IbukotaBaru). Dana APBN(Bajet negara) semakin tergerus yang berakibat pada hutang luar negeri yang meningkat tajam.
5- Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi terkait pengelolaan Kewangan Negara dan APBN, antara lain penetapan APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) secara sepihak tanpa melibatkan DPR(Parlimen), yang secara nyata melanggar Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) yang mewajibkan APBN ditetapkan dengan Undang-Undang setelah mendapat persetujuan DPR. Penetapan APBN secara sepihak oleh presiden, melalui Perpres, terbukti merugikan kewangan negara serta membuat rakyat bertambah miskin, sedangkan di lain sisi para oligarki semakin kaya.
6- Bahwa peranan salah satu Negara Adidaya (Superpower country) yang sangat diberi keleluasaan merupakan persoalan Bangsa yang sangat serius. Berpotensi untuk "menjajah" dan "menjarah". Sebagai raksasa ekonomi China menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi selanjutnya politik berikutnya membungkam demokrasi dengan menyusup dalam lingkaran oligarki dan tentunya bisa sampai pada pertahanan negara (militer). Banjir TKA(Tenaga Kerja Aseng) China adalah tahapan pra kondisi. Kedaulatan Negara dalam bahaya.
7- Bahwa pelanggaran HAM(Hak Asasi Manusia) menjadi warna regime Jokowi. Tewasnya 800 an petugas Pemilu tanpa penyelidikan sementara Perhimpunan Kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan kerana kelelahan, kekerasan di luar batas kemanusiaan oleh petugas keamanan pada peristiwa 21-22 Mei 2019, pembantaian 6 laskar FPI hingga kasus maut penonton bola di Stadium Kanjuruhan adalah pengabaian bahkan bisa disebut sebagai perekayasaan politik.
8- Bahwa lahirnya Keppres no. 17 Th. 2022 yang tidak menjelaskan siapa/kelompok mana yang telah melakukan pelanggaran HAM Berat dan siapa yang menjadi korbannya.
Maka di kasus 1965 dengan mudah Umat Islam dan TNI bisa diposisikan sebagai tertuduh. Sementara PKI(Partai Komunis Indonesia) dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Inpres no.2 Th. 2023 sebagai tindak lanjut Keppres no.17 Th. 2022 semakin memperjelas “keberpihakan” regime Jokowi kepada pihak PKI, yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR(Parlimen).
9- Bahwa Umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran bahkan politik identitas. Moderasi beragama disimpangkan untuk sekularisasi, pengambangan nilai dan de-Islamisasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme dan machiavelisme tambah menjadi-jadi.
10- Bahwa tingkat kesenjangan sosial ekonomi tinggi antara pribumi dan non-pribumi mahupun antara pejabat dan rakyat. Gaya hidup mewah di ruang Istana dan keluarga pejabat yang kini terbongkar menjadi bukti adanya kesenjangan tersebut. Menyakiti rakyat yang merasakan hidup semakin berat.
11- Bahwa DPR semestinya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas dari kerja pemerintahan, akan tetapi nyatanya DPR justru dinilai sebagai "tukang stempel" ("stampman") kebijakan pemerintah termasuk terakhir persetujuan mengenai Perppu Cipta Kerja.
12- Bahwa dukungan berlebihan dan demonstratif Presiden Jokowi kepada Calon Presiden dengan menyalahgunakan fasilitas negara. Demi sukses kandidat Capres dukungan Istana, Jokowi memanfaatkan Istana Negara untuk konsolidasi. Demikian juga dengan penggunaan pesawat Kepresidenan bagi keperluan Deklarasi Capres sebuah Partai Politik. Berdasarkan kenyataan itu pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan mampu meyakinkan dan menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung sesuai asas luber dan jurdil (jujur-adil).
13- Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggungjawab atas keterpurukan negeri ini (jauh dari slogan revolusi mental). Tidak layak untuk meneruskan kepemimpinan pemerintahan apalagi ada keinginan atau gagasan untuk memperpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur atas dasar Ketetapan MPR No VI tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan UUD 1945 Pasal 7A.
Dengan dasar fikiran demikian maka kami sepakat mengajukan Petisi untuk adanya perubahan politik dan kepemimpinan serta tegaknya kedaulatan rakyat, yaitu :
Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan kewenangannya sebagaimana aturan dalam UUD 1945 untuk segera proses memakzulkan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua, mengajak seluruh elemen Bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali Asas Kedaulatan Rakyat Indonesia yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki.
Demikian Petisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggungjawab bersama dalam menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Jakarta, 20 July 2023
Daftar Penanda Tangan 'Petisi 100' Untuk Penegakan Kedaulatan Rakyat Indonesia
1 |
Letjen TNI Purn. H. Yayat Sudrajat, SE |
Ketua DHD 45 Jabar/ Sesmenko Polhukam2016-2017/Kabais TNI 2015 -2016 |
|
2 |
Mayjen TNI Purn. Deddy S. Budiman |
Ketua Umum Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI/Mantan Staf Ahli Panglima TNI |
|
3 |
Dr. Ir. Marwan Batubara |
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS)/ Anggota DPD RI 2004-2009 |
|
4 |
Letjen TNI Mar. (Purn.) Suharto |
Komandan Korps Marinir (1996-1999) Itjen Dephankam (1999) |
|
5 |
Dr. Abdullah Hehamahua, SH., MM. |
Penasehat KPK periode 2005 - 2013 |
|
6 |
Prof. Dr. Anthoni Budiawan |
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) |
|
7 |
Prof. Dr. H. Amien Rais, MA. |
Ketua MPR periode 1999 - 2004 |
|
8 |
Prof. Sri Edi Swasono, M.P.IA., Ph.D. |
Guru Besar Universitas Indonesia |
|
9 |
Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto |
Kepala Staf TNI Angkatan Darat 1999 - 2000 |
|
10 |
Laksamana TNI Purn. Slamet Soebojanto |
Kepala Staf TNI Angkatan Laut 2005 - 2007 |
|
11 |
H. Mudrick S. Malkan Sangidu |
Ketua Dewan Pembina Mega Bintang |
|
12 |
Prof. Dr. H. Sanusi Uwes, MPd. |
Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati |
|
13 |
Ir. H. Tito Rusbandi |
Ketua Umum Komite Peduli Indonesia (KPI)/ Aktivis Pergerakan 77-78 |
|
14 |
H.M. Rizal Fadillah, SH |
Pengamat Politik & Kebangsaan/ Aktivis Muhammadiyah Jabar |
|
15 |
Memet Akhmad Hakim, SH |
Advokat Senior/ Mantan Komisioner KPU Jabar |
|
16 |
Drs. HM. Mursalin |
Presiden Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) |
|
17 |
Mayjen TNI (Purn.) Soenarko |
Danjen Kopassus 2007 - 2008 |
|
18 |
Habib Muhsin Ahmad Alatas |
Ulama |
|
19 |
Prof. dr. Herman Susanto, Sp.OG(K) |
Ketua Dewan Pakar APIB |
|
20 |
Dr. Ir. Memet Hakim |
Ketua Dewan Pembina Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIP) |
|
21 |
H. Memet Hamdan, SH., MSc. |
Budayawan / Tokoh Masyarakat Jabar |
|
22 |
Mayjen TNI Pur. Robby Win Kadir |
Presidium KAMI Jabar/ Sekr. DHD 45 |
|
23 |
Dr. KH Aby Cecep S. Anshori, MA., M.Pd. |
Pembina Nurul Ikhlas |
|
24 |
H. Dindin S Maolani, SH |
Advokat Senior/ Presidium FKP2B/ Aktivis 77-78 Ketua DM Unpad |
|
25 |
Ir. Syafril Sjofyan, Bk.Teks., MM. |
Sekjen FKP2B/Aktivis Pergerakan 77-78 |
|
26 |
Drs. M. Hatta Taliwang |
Ketua Insitut Soekarno – Hatta/ Anggota DPR-RI 1999- 2004 |
|
27 |
Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si |
Aktivis/ Advokat |
|
28 |
Radhar Tribaskoro, SE., MSi. |
Aktivis/ Penulis/ Komite Eksekutif KAMI |
|
29 |
Brigjen TNI Purn. Dr. H. Nasuka |
Gerakan Bela Negara/ Penasehat FKP2B |
|
30 |
Brigjen TNI Purn. Poernomo |
Ketua Gerakan Bela Negara (GBN) |
|
31 |
Lusiana Mulya |
Ketua Perempuan Sunda Bergerak |
|
32 |
Dr. Syahganda Naingolan |
Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle |
|
33 |
Hervan Rivano, S.P |
Sekjen DPP APIB |
|
34 |
Brigjen TNI. Purn. R.Kun Priyambodo |
Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI |
|
35 |
Paskah Irianto, SE |
Human Right Depender |
|
36 |
Susi Koesmiati, SH |
Sekretaris KAMI Jabar |
|
37 |
Ir. Agung Sabur, Dipl. H. |
Pegiat Sosial/ Ketua Umum Komunitas BBM dan BSC |
|
38 |
Ir. H. Sofyan Mulyana |
Presidium KAPPAK - ITB |
|
39 |
Hari Nugraha, S.Si |
Aktivis Nurul Ikhlas |
|
40 |
Ustad Helmi Efendi |
Aktivis Nurul Ikhlas |
|
41 |
Elyan V. Hakim |
Presidium PRAMBOS/ Wakil Ketua KPI |
|
42 |
Kol. TNI (Purn) A. Sahar Harahap, SH., MH. |
Sekjen DPP FPPI (Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia) |
|
43 |
Dr. Ir. Basith Wahid, AK., MSc. |
Ketua Umum Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) |
|
44 |
Letjen TNI Pur. Syam Soemanegara |
Irjen Deplu periode 1994- 1998, Dubes Libanon 2000- 2002 |
|
45 |
KH. Syukri Fadholi, SH., MKn. |
Presidium KAMI Yogyakarta |
|
46 |
Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA |
Guru Besar ITS/ Presidium KAMI Jatim |
|
47 |
DR. Muhammad Taufiq, SH., MH. |
Ketua DPC IKADIN Surakarta/ Ahli Hukum Pidana |
|
48 |
Gerlaz Gerhaan |
Presidium KAMI Sulsel |
|
49 |
H. Zulbadri, SH. |
Presidium KAMI Sumut |
|
50 |
Dr. Abuya Shiddiq |
Presidium KAMI Banten |
|
51 |
Mahmud Khalifah Alam, S. Ag. |
Presidium KAMI Sumsel |
|
52 |
Muhammad Erwan |
Presidium KAMI Riau |
|
53 |
Ahmad Khozinudin, SH |
Advokat |
|
54 |
Djudju Purwantoro, SH.,MH., CIL.,CLA. |
Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia/ Ketua AP KAMI DKI Jakarta |
|
55 |
Drs. H. Makhfur Zurachman, MPd. |
Presidium KAMI - Kepri |
|
56 |
H. Suryadi |
Presidium KAMI Jambi |
|
57 |
Saiful Anwar, SH., MH., |
Presidium KAMI Aceh |
|
58 |
Sutoyo Abadi – Semarang |
Director Kajian Merah Putih / Sekretaris KAMI Lintas Provinsi |
|
59 |
Donny Harricahyono - Surabaya |
Komite Eksekutif KAMI Jatim |
|
60 |
Hj. Melani, SH., MH. |
Advokat/ Mantan Ketua LBH Bandung/ PAKS |
|
61 |
Drs. D.A Rusdoyo Punsu, MM. |
Aktivis REAKSI - ITB |
|
62 |
H.M. Itto Rivano, SH |
Eksponen 66 eks. Ketua KAPPI Bandung/ Mantan Sekwilda Pandeglang |
|
63 |
Ir. Sebastian Jaafar, MH. |
Presidium KAPPAK - ITB |
|
64 |
Ir. Rahmat Pakih |
Aktivis REAKSI - ITB |
|
65 |
Emi Klanawijaya, SH. |
Advokat, Eksponen 66 |
|
66 |
Sasmito Yudho Iswaro, S.P |
Aktivis Pendidikan |
|
67 |
Ir. Iyus Rusmana |
Aktivis Aliansi Profesional Indonesia Bangkit |
|
68 |
dr. Yuyu Aisyah |
Dokter/ Aktivis |
|
69 |
Ir. Indra Adil |
Eksponen Aktivis Pergerakan 77-78 |
|
70 |
Junaedi Samsudin |
Aktivis Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) |
|
71 |
Drs. T. Sutikno |
Aktivis Aliansi Profesional Indonesia Bangkit |
|
72 |
Dr. Guntur Alamsyah, Mars. |
Pemilik/ Pengelola RS Swasta |
|
73 |
Ustadz Dicky Achmad |
Barkin / Paguron Silat |
|
74 |
Prof. Dr. Ir. Ana Rochana, M.S, |
Guru Besar Peternakan Unpad Mandalajati |
|
75 |
Neneng Khodijah, S.Ag. |
Divisi Emak-emak KPI |
|
76 |
Ustad Agus Salim |
Pengurus Forum Persaudaraan Islam KBB |
|
77 |
Jehan Hidayat, S.P |
Aktivis Kedaulatan Rakyat |
|
78 |
Edy Mulyadi |
Wartawan Senior |
|
79 |
Drs. H. Achmad Nurhassan Dadi Putra, BK.Teks., MM. |
Akademisi di Perguruan Tinggi Bandung |
|
80 |
Endang Wuryaningsih, SH. |
Bendahara Komite Peduli Indonesia - KPI |
|
81 |
Damai Hari Lubis, SH., MH. |
Dosen dan Advokat |
|
82 |
Dr. Ir. HM. Nizar Dahlan, M.Si |
Ketua Umum Rumah Pejuang Indonesia (RPI) |
|
83 |
Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D. |
Guru Besar ITS/ Mantan Sekjen KKP/ EXC Dir CTI CFF |
|
84 |
Ida Farida Moekardanu |
Sekretaris Umum Komite Peduli Indonesia (KPI) |
|
85 |
Dr. H Anton Minardi, SIP,. SH,. MAg,. MA. |
Advokat/ Dosen |
|
86 |
Muslim Arbi |
Direktur Gerakan Perubahan |
|
87 |
Noor Alam, SH., MBA., MSc. |
Aktivis Perempuan APIB Jabar |
|
88 |
Ir. H. Juhani Ahmad, M. Sc. |
Ketua Bidang Dakwah PW PERSIS Jabar |
|
89 |
Muhtar Efendi, SH., MH. |
Advokat / Ketua PH - MBCB |
|
90 |
Rus Utaryono, SH., MH. |
Wakil Ketua Mega Bintang Solo |
|
91 |
Teten Juhari, S.Pi |
Pengusaha/ Aktivis |
|
92 |
KMT. Hj. Siti Marjani Setyningrat, SE., MM. |
Ketua DPW LASQI Jawa Tengah |
|
93 |
Ir. Ahmad Burhanuddin, MM |
Aktivis Pergerakan 77-78 IPB |
|
94 |
KH. Ir. Andri Kurniawan, MAg. |
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Malang Raya |
|
95 |
Rita Rossie Rusman |
Aktivis Perempuan Sunda Bergerak |
|
96 |
H. Saefudin Bonglin, BA. |
Komite Ekskutif KAMI Jawa Tengah |
|
97 |
Hj. Nuri Handayani |
Ketua Komite Wanita Pejuang Indonesia Nasional (KWPI) |
|
98 |
Drs. Rachmat Mahmudi, M.Si |
Ketua Aliansi Ulama & Tokoh Jawa Timur/ Ketua PUI Kediri |
|
99 |
Yulianti, SPd. |
Gerakan Ibu Negeri |
|
100 |
Dra. Ida Candra, M.Pd |
Presidium KAHMI Jawa Tengah 2022 - 2027 |
|
Nara Hubung : Ir. Syafril Sjofyan, MM. 0877-8288-8321/
Dr. Ir. Marwan Batubara 0811-1771-911 Staf : Restu Ginanjar, Lia Gistiani, S.Sos, Lukman Nulhakim, S.Sos, Asep SN
Editor; Helmy Network
Ilustrasi Image; Doc, Fortuna Media
#indonesia, #TopStories, #Court & Politics, BeritaPolitik, News & Politics, Opinions,
Follow me at;⭐
twitter.com/romymantovani
facebook.com/romyschneider
linkedin.com/in/RyanSchneider
pinterest.com/helmynetwork
No comments
Post a Comment