Aktivis Indonesia Sindir Jokowi & Ahok,Teks Proklamasi Kemerdekaan RI Jadi Teks Reklamasi Pulau Palsu
Kami bangsa Tionghoa dengan ini menjatakan reklamasi Pantai Jakarta Utara. Hal-hal jang mengenai pemindahan alias penggusuran rakyat miskin dari wilayah reklamasi dll, akan diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 11-4-2016.
Wakil-wakil Investor ChinaTiongkok
Ahok dan Para Teman Maboknya
* * *
Posting Reklamasi diatas oleh Aktivis terkenal Indonesia dari Parti PKS [Parti Keadilan Sejahtera] #JONRU GINTING tanggal 11 April 2016 lalu di akaun FB personalnya.
Posting yang bikin heboh dan panas bontot para #Jokowers dan #Ahokers. Mereka panik,blingsatan, menuduh #JONRU menghina teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahkan menghimbau kepolisian agar menangkapnya dengan tuduhan melecehkan simbol negara.
Posting yang bikin heboh dan panas bontot para #Jokowers dan #Ahokers. Mereka panik,blingsatan, menuduh #JONRU menghina teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahkan menghimbau kepolisian agar menangkapnya dengan tuduhan melecehkan simbol negara.
Hehehehe... #SEJAK KAPAN TEKS PROKLAMASI JADI SIMBOL NEGARA????
Dan hari ini, ternyata bukan cuma saja aktivis Jonru Ginting yang membuat Teks Reklamasi tersebut .Malah sejumlah aktivis lain juga melakukannya.
"Ayo Jokowers dan Ahokers, Laporkan Mereka Juga, Ya. Itu kalau Anda kurang kerjaan dan ingin mempertahankan kebodohan" jawaban tantangan Jonru terhadap cybertrooper Jokowers@ Pecinta Presiden Jokowi dan Ahokers @Teman Mabok2an Ahok#Gabenor DKI Jakarta.
"Ayo Jokowers dan Ahokers, Laporkan Mereka Juga, Ya. Itu kalau Anda kurang kerjaan dan ingin mempertahankan kebodohan" jawaban tantangan Jonru terhadap cybertrooper Jokowers@ Pecinta Presiden Jokowi dan Ahokers @Teman Mabok2an Ahok#Gabenor DKI Jakarta.
"Orang mengkritik kok dituduh menghina simbol negara? AYO MIKIR PAKE OTAK!!!" sambung Jonru dalam facebook fansnya yang telah mencapai likes melebihi 1juta likes
* * *
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis penolak reklamasi Teluk Jakarta menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias #AHOK yang dianggap membela kepentingan pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Mereka membuat berbagai meme ala teks Proklamasi yang diganti menjadi teks Reklamasi.
“Ini bentuk kritik kami terhadap pemerintah yang tak membela kepentingan rakyat,” kata Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea, kepada Tempo pada Kamis, 15 September 2016. Para aktivis membuat teks Reklamasi berisi dua paragraf memo pernyataan dukungan terhadap pengembang.
Bunyi memo tersebut: Kami kabinet Podomoro menjatakan kelanjutkan Projek Reklamasi pantai Djakarta. Hal-hal mengenai penjelewengan, penjuapan, d.l.l. akan diselesaikan setjara kekeluargaan dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
( sengaja ditulis asli dengan ejaan lama era Bung Karno)
Baca juga;
Kronologi Lengkap,Kontroversi Projek Reklamasi Teluk Jakarta.[1]
Implikasi Berbahaya Kepada Kedaulatan NKRI,Modus Operandi Penjajahan Asimetris Dengan Dalih Investasi RRChina Di Indonesia.
Berbagai Jenis Pelanggaran Akta Imigrasi Dan Kejahatan Yang Dilakukan Warga Asing Dari RRChina Di Indonesia.
Memo plesetan itu ditandatangani di Jakarta, September 2016 oleh wakil pengembang, Jokowi dan Ahok. Kata Tigor, meme-meme itu dibuat oleh teman-teman aktivis yang menolak reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan masyarakat umum terlibat aktif di dunia maya untuk menolak kelanjutan proyek reklamasi.
Menurut dia, masih ada banyak meme yang dibuat para aktivis. Di antaranya meme Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyobek hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ada juga meme Menteri Luhut menaiki backhoe dan menggaruk perahu nelayan pesisir Jakarta.
Para aktivis juga membuat video berjudul Rayuan Pulau Palsu yang sudah beredar luas di Youtube. Kata Tigor, meme-meme itu dibuat untuk mengkritik sikap pemerintah yang dinilai mementingkan pengembang dibanding nelayan. Mengingat reklamasi berdampak luas pada ekonomi masyarakat, lingkungan, nelayan, dan PLTU Muara Karang.
Sikap Aktivis ini kian santer setelah adanya keputusan Menteri Luhut melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Padahal pendahulunya, Mantan Menteri Rizal Ramli menganulir proyek reklamasi. Rizal mengatakan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. PTUN Jakarta bahkan memerintahkan untuk menghentikan pembangunan reklamasi tapi tak digubris Luhut.
Malah Rizal Ramli dipecat oleh Jokowi dalam rombakan dan pembentukan Kabinet Koruptor Barunya pada bulan Ogos 2016 lalu.
(sumber; #JonruGinting FB/Tempo.CO)
No comments
Post a Comment