Implikasi Berbahaya Kepada Kedaulatan NKRI,Modus Operandi Penjajahan Asimetris Dengan Dalih Investasi RRChina Di Indonesia

Implikasi Berbahaya Kepada Kedaulatan NKRI,Modus Operandi Penjajahan Asimetris Dengan Dalih Investasi RRChina Di Indonesia.

Ketua DPC Federasi Syarikat Pekerja Kimia Industri dan Pertambangan (FSPKIP) Cilacap,Jawa Barat, Agus Hidayat, dalam acara buka puasa Ramadhan lepas,bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Hanif Dhakiri, di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cilacap mengungkapkan sejumlah pelanggaran menyangkut keberadaan tenaga kerja dari negara Republik Rakyat China(RRChinaKom****) di sejumlah projek besar di daerah Cilacap,Jawa Barat.

”Di projek-projek besar yang dibangun investor asing di Cilacap, jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan cukup banyak. Mereka tidak hanya bekerja di tingkat pekerjaan yang sebenarnya diizinkan Undang-Undang Perburuhan Indonesia. Namun juga banyak yang bekerja di tingkat pekerjaan yang sebenarnya tidak diizinkan Undang-Undang, seperti kedudukan mereka sebagai mandor,” jelas Agus.

 

Bahkan Agus Hidayat menyebutkan, perbedaan gaji yang diterima oleh  pekerja dari Negara ChinaKo***** ini untuk jabatan yang sama, jauh lebih besar dari pekerja lokal. ”Perbedaannya bisa mencapai 10 kali lipat. Ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pekerja lokal, kenapa pekerja asing dengan jabatan yang sama bisa mendapat gaji yang berbeda jauh dengan pekerja lokal,” katanya.

 

Menakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia) Hanif Dhakiri yang mendapat laporan tersebut,sepertinya salah tingkah,bagaikan pura-pura tidak tahu kasus ini ada berlaku di Cilacap.Dan langsung memerintahkan staf yang menyertainya untuk mengecek masalah ini. ”Kalau memang laporan itu benar, maka ini sudah menyalahi aturan. Kita akan cek masalah itu,” ujarnya seakan tidak tahu[1]

Berita diatas yang saya kutip dari sebuah media mapan yang dipercayaai fakta beritanya;http://www.theglobal-review.com, membuat kita tertanya-tanya .Apa maksud tujuan Presiden Jokowi membawa investor asing masuk keIndonesia, namun tidak ada langsung manfaat dan faedah kepada meningkatkan ekonomi dan bidang pekerjaan (tenaga kerja ) di Indonesia.

Selanjutnya mari kita toleh kebelakang sebentar dimana bermulanya isu kebanjirannya para buruh-buruh dari negara Mao Tse Tung bapak pendiri fahaman kom**** China ini.

Sewaktu persidangan berlangsung di KTT APEC di Beijing, 8-12 November 2014, Jokowi lewat pidatonya di KTT APEC tersebut meminta agar negara-negara  Asia Pasifik datang dan menanamkan modalnya di Indonesia .Dan ditanggapi dengan sangat antusias oleh pemerintah negara China Kom**** tersebut.

Dan China kemudian langsung membuat rencana investasi besar-besaran di Indonesia. Penjajakan investasi itu  dikonkritkan oleh Presiden Jokowi lewat kunjungannya ke Beijing pada tgl 25-27 Maret 2015 yang lalu. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi berhasil menyepakati delapan(8) nota kesefahaman Indonesia-RRChina Ko*****.

Kedelapan nota kesefahaman itu adalah:
1- Kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC,

2-Kerjasama Projek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC,

3- Kerjasama Maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRChina,

4- Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRC dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda (double taxation) kedua negara,

5-Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara LAPAN dan Lembaga Antariksa RRChina,

6- Kerjasama saling mendukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan RRChina

7- Pembangunan, kerjasama antara pemerintah RRC dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara

8- Dan kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman itu, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong, datang ke Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015. Dalam sambutannya di Auditorium FISIP UI, Yandong mengatakan bahwa akan mengirimkan banyak warga negaranya untuk datang ke Indonesia demi mencapai kerjasama yang ideal antara Indonesia dan China dalam berbagai bidang.

Menurut Liu Yandong kala itu, China akan lebih mempererat kerja sama dengan Indonesia di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta humaniora. Kerjasama bilateral Indonesia-China sangat penting mengingat jumlah penduduk kedua negara sangatlah besar mencapai 1.6 bilion jiwa atau seperempat dari total penduduk dunia.

Dalam mewujudkan kedelapan nota kesepahaman antara Indonesia-RRChinaKom**** itu ada beberapa implikasi yang perlu digaris bawahi untuk peringatan para pemimpin2 Indonesia ini, yang memunculkan isu-isu strategis terutama bagi Indonesia. Isu-isu itu sangat sensitif dan bisa membahayakan Indonesia ke masa depan.

       (Photos Dokumentasi Tentang Penaklukan RRChina keatas Negara Tibet)

Isu-isu Strategis/Kedaulatan NKRI itu adalah:[2]
Pertama,Kemasukan besar-besaran 10 juta (apakah 10 juta pelancong
sebagaimana dijelaskan Jokowi?) warga ChinaKom**** ke Indonesia. Migrasi itu terkait dengan investasi besar China di Indonesia.

Kedatangan warga Cina berpeluang memunculkan isu-isu politik yang luar biasa dahsyat. Selain itu akan menimbulkan persaingan budaya antara Warga China dengan Warga Pribumi/Bumiputra Indonesia

(Warga China Daratan yang majoriti penganut fahaman kom**** totok walau secara dipermukaan mereka dipublikasikan sebagai penganut Konfusisme)

Maka sudah pasti akan terjadi pertarungan untuk mempertahankan siapa yang lebih dominan. Ini menjadi sumber masalah baru bagi bangsa Indonesia ke depannya.

Mengingat jumlah 10 juta jiwa itu (memang sudah terbukti, bisa dibuktikan kebenarannya beberapa tahun kemudian) bukanlah suatu jumlah yang sedikit.Sangat-sangat dikhawatirkan menjadi strategi RRChina untuk menguasai Indonesia.

(!) Dan kasus seperti sudah berlaku dinegara merdeka Tibet,persis seperti yang berlaku pada saat ini di Indonesia.Akhirnya RRChina telah merampas dan menjajah negara merdeka Tibet,dan pemimpin agama Tibet diusir kepengasingan di India.

Dan juga telah berlaku di negara Timor Leste,dimana Chinaisasi pembangunan ekonomi dan pemerintahan besar-besaran sedang berlaku di negara tersebut.Dan rakyat tempatan kini sudah mula terpinggir dari ibukota Dilli,mereka diasak secara sistematik dengan penguasaan perumahan dan pembangunan lahan-lahan perumahan kawasan perkampungan disekitar kota Dilli..
Dan kasus seperti ini juga sedang marak berlangsung di ibukota Indonesia,DKI Jakarta.!

Dan tidak kurang kejamnya cara penguasaan dan penjajahan investor dari negara RRChina Kom**** ini terhadap negara miskin Anggola dan Zimbabwe,dimana dua negara ini kini sedang dipaksa untuk menggunakan mata Yuan sebagai tukarganti pengurangan hutang luar, dua negara Afrika tersebut

Dan untuk kasus di Indonesia,secara pelan tapi pasti..! RRChina memasukkan warga negara ChinaKom****ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada perannya di sektor-sektor strategis di Indonesia digantikan warga China. Hingga akhirnya pemilik Indonesia bukanlah orang-orang dari keturunan Nusantara, tapi adalah orang-orang dari keturunan China Ko*****

Kedua, Program Jokowi yang meminjam duit China sebanyak 520 IDR triliun  atau setara USD $40 bilion dengan kedok investasi untuk membiayai sejumlah BUMN(Badan Usaha Modal nasional) seperti projek kereta api laju, di berbagai daerah di Indonesia, pembiayaan elektrik 35 ribu MW, membuat posisi Indonesia berada di tubir jurang kehancuran.

Sekarang ini kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukan perubahan positif secara signifikan. Jika nanti terjadi krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatik perusahaan-perusahaan BUMN akan jatuh kepada tangan asing. Dengan kata lain, jika terjadi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998, maka BUMN-BUMN Indonesia akan jatuh ke tangan investor ChinaKom****.

Ketiga, Dana yang dikucurkan oleh RRChinaKom**** dengan kedok investasi, selalu terlampir syarat-syarat terselubung.

Salah satu syarat yang sudah terlaksana dan disetujui oleh Jokowi adalah bahwa pelaksanaan seluruh mega projek RRCina di Indonesia mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan langsung dari RRChina.

Persetujuan ini kemudian menjadi nyata ketika mulai datang ribuan tenaga kerja dari China ke Indonesia. Kedatangan ribuan tenaga kerja dari Cina (ini dikecam oleh anggota DPR Indonesia sambil lalu untuk cover line saja) dan ditempatkan di kepulauan Papua,Indonesia Timur dan di daerah Banten,Jawa Barat,sepertinya bertolak belakang dengan tindakan PHK (pemberhentian para pekerja sektor awam) yang terjadi di berbagai daerah.

Di sisi lain Pemerintah Jokowi mengizinkan TKA(tenaga kerja asing)bekerja di Indonesia dan diperparah lagi Pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Pasalnya, hal tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri No 15 Tahun 2015 tentang Jabatan yang boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dibuat oleh M. Hanif Dhakiri sendiri.

Regulasi ketenagakerjaan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus sesuai dengan keahlian dan menempati jawatan tertentu serta bertujuan untuk mentransfer ilmu/tekhnologi/kepakaran tertentu kepada pendampingnya yakni warga negara Indonesia dengan waktu yang ditentukan.

Namun, faktanya TKA seperti di daerah Lebak Provinsi Banten dan Manokwari Provinsi Papua sebagian besar adalah tenaga buruh kasar. Ini berarti pemerintah sama saja menyakiti rakyat dengan mempersempit peluang kerja, di saat angka pengangguran di Indonesia masih tinggi.

Pemerintah kelihatan tunduk pada kemahuan investor. Akibatnya, Menteri Hanif kelabakan atau salah tingkah menjelaskan kedatangan ribuan buruh asal negara ChinaKom**** itu.

Lalu bagaimana cara kerja atau tindakan yang perlu dilakukan segera oleh pihak berwajib Imigrasi, Kepolisian dan Menteri Hanif sendiri agar bertindak tegas atas kedatangan membludak @ membanjir warga Cina itu, sementara kedatangan mereka itu adalah bagian dari konsekuensi pembukaan pipa2 investasi asing oleh Jokowi?

Keempat, Izin kepemilikan properti oleh warga asing di Indonesia.
Dengan percepatan projek pembangunan hotel, apartemen, menara kondominium dan properti lainnya adalah untuk menampung 10 jutaan warga negara Cina yang akan segera datang ke Indonesia. Bukan sekedar berkunjung, tapi menetap selamanya.

Dan tepat sekali kebijakan yang akan diambil Presiden Jokowi @para Jokowers dimana akan segera memberikan izin kepada pihak asing untuk memiliki properti di Indonesia.(Ini tidak akan pernah diizinkan oleh para pemimpin2 Indonesia terdahulu)Dengan begitu warga negara RRChinaKom**** yang berdatangan akan secara sah memiliki properti di Indonesia. Memudahkan mereka untuk juga secara sah menjadi warga negara Indonesia.

Ada infromasi dari berbagai media bahwa puluhan ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) indonesia telah dipalsukan untuk mememudahkan warga negara ChinaKomunis yang akan masuk ke Indonesia. Dengan memiliki properti dan KTP, akan mudah lagi bagi mereka untuk mengusai Indonesia sepenuhnya. Ini sangat2 berbahaya untuk kedaulatan negara NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia)!!

Jika ditarik benang merah atas kebenaran migrasi 10 jutaan warga negara China (sebelumnya dianggap ngawur atau hoax lalu dijelaskan hanya sebagai pelancong) menjadi pelan-pelan terang benderang kebenarannya.

Sebelumnya Jokowi mengundang asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan mempermudah syarat-syarat investasi. Lalu Jokowi berkunjung ke Beijing, terus dibalas oleh Wakil PM Liu Yandong. Investasi RRChina pun di mulai di Indonesia dengan membangun rel kereta api di beberapa tempat dan membangun pabrik simen di Papua.

Datanglah ribuan pekerja ChinaKom**** dan ditempatkan di Banten dan Papua (ini juga fakta, telah didengar oleh anggota parlimen/DPR). Terus Jokowi mewacanakan kepemilikan properti oleh WNA. Maka sudah jelas terbukti dan tidak bisa dibantah lagi tentang kebenaran isu migrasi 10 juta warga ChinaKom**** itu.

Jadi implikasi kerjasama Cina-indonesia itu memang bisa menguntungkan
Indonesia dengan mendapat investasi besar-besaran dari Cina. Namun sebaliknya bisa juga berpotensi merugikan Indonesia terutama memunculkan isu-isu strategis.

Sebagai contoh kedatangan buruh migrasi dari China yang ditempatkan di Banten dan Papua telah membuat miris publik di tengah tingginya pengangguran di Indonesia. Jokowi telah berkomitmen untuk menarik investasi asing ke Indonesia demi mempercepat pembangunan.

 Namun di balik investasi itu selalu saja ada syarat-syarat terselubung seperti semua sektor pekerjaan dari yang buruh kasar hingga manjadi Pak Mandor ataupun pegawai pentadbiran,para Doktor,Ahli Farmasi harus diserahkan atau dikerjakan oleh warga negara si pemilik investasi tersebut.

Inilah yang prestasi cerdik2-bodoh presiden Jokowi, untukmenarik investasi asing,namun telah mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia dan juga kedaulatan sebuah negara merdeka NKRI.

Selanjutnya Bersambung di sini;
Berbagai Jenis Pelanggaran Akta Imigrasi Dan Kejahatan Yang Dilakukan Warga Asing Dari RRChina Di Indonesia
===================================
Fail Rujukan;
[1] theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=19271&type=2#.V5ay9zUrMVY.

[2]Asaaro Lahagu;.kompasiana.com/lahagu/implikasi-kerjasama-cina-indonesia-masuknya-ribuan-pekerja-cina-di-banten-dan-papua_559792