Freeport McMoran Eksploitasi Kekayaan Tanah Papua Selama 50 Tahun Hak-Hak Masyarakat Adat Diabaikan

Beberapa hari terakhir beredar luas di media sosial yang menyebutkan Presiden Jokowi sudah memperpanjang kontrak Freeport hingga 2041.

Informasi ini beredar di grup pendukung Prabowo.
Seperti yang dicapture ini;

Postingan pendukung Prabowo (facebook)Via;medan.tribunnews.com

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hadi M Djuraid membantah khabar yang beredar bahwa pemerintah telah memberikan izin operasi kepada PT FreeportIndonesia sampai dengan tahun 2041.

BACA JUGA Inilah 5 Pelaku "Makar Proxy War" Terhadap Indonesia Yang Sebenarnya

Namun rakyat Indonesia dibikin bingung kerana kunjungan mendadak mantan Presiden AS Barrack Obama kali ini ke Indonesia ditengah hangatnya isu Freport telah mengundang aneka spekulasi.

Resminya Obama jadi pembicara kunci di Kongres Diaspora Internasional yang diselenggarakan Dino Pati Djalal, Tidak resminya, jadi broker tingkat tinggi Freeport ke Indonesia, Persis seperti Bill Clinton jadi broker Chevron ke Senegal. Benarkah sebuah perusahaan tambang Cina Zijin Mining Group Company Limited siap ambil alih Freeport dari Amerika Serikat?
Jika informasi ini benar, sangat masuk akal jika Obama diterjunkan sebagai broker tingkat tinggi, untuk mematahkan manuver Investor RRChina. Melalui  the Operation Pulang Kampung.[1]

                                      Freeport Indonesia (AFP Photo)
Apapun spekulasi dan permainan para pemimpin Indonesia untuk menyelesaikan isu Freport ,kita perlu ingat bahwa selain negara dan rakyat Indonesia yang ditipu selama ini ada masyarakat suku besar Papua yang diabaikan selama ini.

Tahukah Anda?PT Freeport Indonesia selama 50 tahun telah mengeksploitasi kekayaan Tanah Papua. Selama setengah abad itu pula, masyarakat di wilayah Indonesia Bagian Timur ini harus menanggung duka nestapa berkepanjangan akibat anak usaha Freeport McMoran itu kerana mengabaikan hak-hak masyarakat adat dua suku besar Papua, Amungme dan Komoro[2].

BACA JUGA Top 5 The Lovable President In The World

Kekecewaan ini disampaikan Pengurus Masyarakat Adat Independen (MAI) yang juga merupakan perwakilan dua suku tersebut dalam Konferensi Pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta(LBH) Minggu (2/4/2017).

Sekretaris MAI sekaligus Perwakilan dari Suku Komoro, Ronny Nakiaya mengungkapkan, Freeport semenjak masuk di Timika, Papua, pada 1967 melalui legalitas Undang-undang Penanaman Modal Asing, Freeport dan pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dua suku besar di Bumi Papua, Amungme dan Komoro dalam setiap proses negosiasi.

"Hak tanah adat dirampas Freeport tanpa negosiasi dengan masyarakat adat. Hak-hak sivil, sehingga timbul konflik kepentingan elit di masyarakat, masyarakat di adu domba," kata Ronny.

Belum lagi hak-hak lingkungan yang sudah rusak dari kegiatan penambangan Freeport. Menurutnya, masyarakat setempat kini kehilangan mata pencaharian kerana yang biasanya bertani atau meramu makanan sendiri, sudah tidak dapat melakukannya lantaran terkena limbah dari aktiviti penambangan.

"Dari sisi kekerasan, kami tidak bisa masuk ke area-area Freeport tanpa izin tertentu, padahal itu dianggap tanah leluhur mereka," paparnya.

Ronny menegaskan, selama hadir di Indonesia sejak 1967 lalu, Freeport tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada rakyat Papua, termasuk masyarakat adat dua suku tersebut. Sampai akhirnya pada 1996, sambungnya, muncul perlawanan yang menelan korban jiwa. Saat itulah, ruang-ruang tertutup itu perlahan terbuka.

"Sejak 1967 Freeport beroperasi, tidak ada kontribusinya. Barulah pada 1996, mereka memberikan dana bantuan yang dibalut dengan program tanggungjawab sosial (CSR) sebesar 1 persen untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Freeport sejak masuk Timika," paparnya.

Sayangnya, dia bilang, perusahaan tambang asal Amerika Syarikat (AS) itu tidak transparan dengan penyaluran dana tersebut, termasuk dengan jumlahnya. Ronny mengaku, dana CSR 1 persen dari Freeport tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tapi hanya menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput dan elit.

"Dana CSR kan harusnya yang menerima masyarakat, tapi ini malah yang dapat pemerintah, militer. Lalu buat kami dapat apa. Transparansi tidak jelas berapa dananya. Kami tidak pernah tahu data apapun dari mereka, karena mereka menutup rapat semua informasi ke luar," tegas Ronny.

Dirinya tak membantah bila dengan dana CSR tersebut disumbangkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan Hospital. Akan tetapi, Ronny masih mempertanyakan apakah yang diberikan Freeport selama ini sudah sesuai dengan yang didapat dari sumber daya alam Papua.

BACA JUGA Daftar Lengkap BANK Yang Dimiliki & Dikendalikan Oleh The Rothschilds Family

                          Pengurus Masyarakat Adat Independen (MAI). (Fiki/Liputan6.com)
"Jangan-jangan yang dibawa keluar lebih banyak, kita yang dikasih sedikit. Sebab Freeport harus bertanggungjawab pada lingkungan di dekat daerah operasi yang sudah rusak, tanggul bocor, sekitar ratusan hektare (ha) tanah tandus, gunung-gunung bolong kerana dikeruk. Itu kerugian sudah berapa? Ini yang harus dikembalikan Freeport," Ronny menuntut.

Sementara itu, Tokoh Perempuan di MAI, Adolfina Kuum menambahkan, pihaknya menolak segala bentuk kompromi pemerintah Indonesia dan Amerika  kerana dalam setiap negosiasi, pemilik atau masyarakat adat Papua tidak pernah dilibatkan. Paling parah, katanya, terjadi pergeseran nilai-nilai budaya semenjak Freeport hadir di Bumi Papua.

"Negara ini sudah gagal, tidak pernah menghargai hak-hak kami. Dana 1 persen ini siapa yang dapat? Anak-anak yang dikirim ke Australia untuk sekolah dari Freeport, itu siapa yang menerima? Kerana itu tidak benar, tidak dirasakan masyarakat pribumi. Pengembangan tidak ada, yang ada hanyalah penghancuran," tegasnya.
Resources;
[1] theglobal-review.com/Analisis
[2] Liputan6.com